Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Bansos BST Rp300 Ribu Tahun 2021 diantar ke Rumah, ini Penjelasan Mensos Risma


Bansos BST Rp300 Ribu Tahun 2021 diantar ke Rumah, ini Penjelasan Mensos Risma

Acehutaranews- Bansos BST Rp300 Ribu Tahun 2021 diantar ke rumah, berikut ini penjelasan Mensos Risma.  Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak 4 Januari 2021.

Tak hanya BST, Kemensos juga menyalurkan program lainnya yaitu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan BST Rp300 ribu ini disalurkan selama 4 bulan. Adapun anggaran yang telah disiapkan dalam program ini adalah sebesar Rp110 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pemberian bansos PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Sementara penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Rp300 ribu akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga.

"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma seperti dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Senin 11 Januari 2021.

Mensos Risma juga menyampaikan penerima bansos yang buta huruf, sakit, lansia, dan disabilitas dipindah ke PT Pos karena perseroan ini mengantar langsung ke penerima manfaat.

"Jadi, itu untuk menghindari duplikasi juga laporan dari bank itu bisa terkoneksi dan kami terima. Setiap Jumat kami evaluasi progres pemberian bantuan berdasar temuan dari bank," kata Risma menambahkan.

Selain itu Kemensos juga mengirimkan data kembali ke daerah untuk memperbaiki data yang salah atau bermasalah di nomor induk kependudukannya (NIK).

"Kami kembalikan ke daerah untuk diperbaiki dan kami minta penerima manfaat yang belum ada NIK-nya diminta data identitasnya oleh daerah karena mungkin di daerah itu belum ada perekaman e-KTP tetapi yang bersangkutan benar-benar ada, nah, data seperti ini kami minta agar dikembalikan ke kami," pungkas Risma.

Sumber : Fix Indonesia